Alasan Pratama Widya (PTPW) aktif membidik proyek di luar Pulau Jawa

Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. PT Pratama Widya Tbk (PTPW) aktif membidik proyek di luar Pulau Jawa. Dalam hal ini, PTPW mengikuti arah pembangunan dari Pemerintah Pusat, dimana Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa arah pembangunan tidak lagi berpusat di Jawa (Jawa sentris) melainkan Indonesia sentris.

Corporate Secretary and Business Development Pratama Widya, Richard Antonio, mengatakan, untuk proyek di luar pulau Jawa, PTPW fokus pada pembangunan ibu kota Negara (IKN) baru dan kota di sekitarnya, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Proyek pembangunan Ibu Kota baru dinilai cukup potensial, mengingat nilai anggaran pembangunannya mencapai Rp 466 triliun. Untuk menunjang ekspansi ini, PTPW juga sedang mempersiapkan pembangunan workshop alat berat di Kalimantan.

“Tentunya anggaran belanja negara untuk pembangunan akan terserap lebih besar di luar pulau Jawa,” terang Richard kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Baca Juga: Arah Pembangunan Jokowi dan SWF Bikin Pratama Widya (PTPW) Pasang Mode Ekspansif

PTPW pun telah berhasil menggenggam sejumlah kontrak di luar Jawa. Tahun lalu, PTPW  memperoleh kontrak baru senilai Rp 92 miliar untuk pekerjaan mikro pile pembangunan kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

PTPW juga berhasil merampungkan sejumlah proyek di luar Pulau Jawa. Richard merinci, untuk pekerjaan di luar pulau Jawa, PTPW telah menyelesaikan pekerjaan bore pile dan diafragma wall pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda seksi 1, 2, 3 dan 4.

Selain itu, ada juga pekerjaan diafragma wall bendungan Kuwil di Sulawesi Utara, yang akan digunakan sebagai penyedia air baku untuk Kota Manado.

Emiten yang melantai pada Februari 2020 silam ini menargetkan kontrak baru untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp 387 miliar. Target ini naik sebesar 5% dari tahun 2020.

Richard menyebut, target tersebut sangat realistis untuk diwujudkan. Karena, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Presiden Joko Widodo menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian dengan anggaran paling besar, yakni dengan pagu anggaran sebesar Rp 149,8 triliun.

Baca Juga: Prospek Bukit Asam Cerah Ditopang Tren Harga Batubara, Simak Rekomendasi Saham PTBA