Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten tambang batubara dengan produksi terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meminta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal kepada pemerintah untuk melanjutkan kerja sama ke tahap berikutnya.
Direktur Independen merangkap Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava mengatakan, saat ini BUMI sedang finalisasi kerjasama pembangunan fasilitas gasifikasi batubara dengan mitra strategis dari China.
"Finalisasi kerjasama ini memerlukan dukungan dari Pemerintah berupa kepastian pemberian insentif fiskal dan non-fiskal," ungkapnya kepada KONTAN, Senin (24/6).
Untuk itu, lanjut Dileep, dukungan tersebut menjadi prasyarat yang diminta oleh mitra strategis sebelum melanjutkan kerjasama ke tahap berikutnya. Adapun, saat ini BUMI masih fokus menjajaki kerjasama dengan mitra strategis dari China ini, belum ada penjajakan lebih lanjut dengan calon mitra strategis lainnya.
Baca Juga: Konsisten Lakukan Praktik CSR, Berikut Penjelasan dari Bos Bumi Resources (BUMI)
Memang, agenda hilirisasi batubara ini diperlukan insentif, pendanaan, dan percepatan dengan undang-undang yang memungkinkan untuk proyek-proyek hilirisasi, seperti yang ada di India.
Catatan Kontan, BUMI melalui dua anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia saat ini terlibat dalam proyek hilirisasi batubara. Produsen batubara terbesar ini berecana ikut serta dalam gasifikasi batubara menjadi amonia yang akan groundbreaking pada 2024 ini.
BUMI terbuka untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berminat menjalankan proyek hilirisasi ini. Dalam pemilihan mitra bisnis, BUMI akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti teknologi, pembaharuan, dan pendanaan hijau.
Selain itu, BUMI juga akan melihat potensi keuntungan dari insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk menggarap proyek yang berbeda dengan proyek lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
