kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Ada kompensasi pajak di SUN valas


Kamis, 03 Oktober 2013 / 08:05 WIB
Ada kompensasi pajak di SUN valas
ILUSTRASI. Stasiun Gambir Jakarta akan dialihfungsikan khusus untuk naik-turun penumpang KRL Commuter Line. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.


Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Wahyu T.Rahmawati

JAKARTA. Investor yang sudah menantikan surat utang negara (SUN) valas domestik, bisa bersiap. Instrumen yang baru pertama kali terbit di Indonesia ini bakal meluncur November 2013 senilai US$ 350 juta.

Agung Galih, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Porfolio SUN Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengatakan, instrumen ini diterbitkan untuk membantu Bank Indonesia (BI) mengatasi kesulitan devisa. "Kami ingin melengkapi instrumen yang telah dikeluarkan dengan BI," ujar Agung.

SUN valas domestik bakal memiliki tenor yang lebih panjang ketimbang term deposit BI yang diterbitkan maksimal 1 tahun. SUN valas domestik akan diterbitkan dengan tenor 3 tahun atau 5 tahun. "Kami akan melempar ke pasar dan primary dealership terlebih dahulu sebelum penetapan tenor. Selama ini, pasar meminta tenor 3 tahun, namun nanti akan kami lihat kembali," tutur Agung.

Penerbitan instrumen ini dilakukan dengan menggunakan sistem lelang. Proses ujicoba sudah dilakukan sejak akhir Desember 2012 lalu. "Proses ujicoba terus kami lakukan. Di bulan Oktober pada Rabu (2/10) dan Kamis ini (3/10) juga akan dilakukan ujicoba," tutur dia.

Agung menambahkan, proses registrasi oleh diler utama, bakal dilakukan pada akhir Oktober. Ia meyakini, kupon SUN valas domestik bakal lebih menarik ketimbang instrumen sejenis.

Dia memperkirakan, kupon bisa sekitar 4% hingga 5%, atau lebih tinggi dibandingkan term deposit valas BI yang hanya 1%. Penetapan kupon SUN valas domestik akan mengacu pada penerbitan surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk global bertenor 5,5 tahun yang diterbitkan September lalu. Saat itu, sukuk global memberikan imbalan 6,125%.

Menariknya, SUN valas domestik akan memberikan kompensasi karena pemberlakuan pajak yang berbeda dibanding obligasi global. "Sehingga kupon SUN valas domestik bisa lebih tinggi dibandingkan obligasi global karena ada penyesuaian pengenaan pajak. Jadi, kupon akan ditetapkan berdasarkan yield acuan global bond ditambah pajak," papar Agung.

Sekadar mengingatkan, SUN valas domestik akan dikenai pajak final 15% atas bunga obligasi. Kondisi itu berbeda dengan obligasi global yang tidak dikenai pajak.

SUN valas domestik akan dijual dengan satuan US$ 1.000. Pemerintah mengatur agar hanya investor domestik saja yang dapat membeli instrumen ini di pasar perdana.

Tujuannya, kata Agung, untuk menarik investor seperti eksportir agar menempatkan dananya di dalam negeri. Dia mengakui, selama ini banyak investor yang lari menempatkan dana di luar negeri. "Sedangkan di pasar sekunder, investor asing juga bisa masuk," tutur Agung.

Subhan Noor, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pasar SUN mengatakan, penerbitan SUN valas domestik akan menggunakan sistem lelang lantaran lebih transparan ketimbang penawaran umum. Selain itu, biaya dana pemerintah lebih rendah bisa lebih rendah dan proses penerbitan lebih cepat.

Subhan mengatakan, kalau menggunakan sistem penawaran umum, DJPU harus mencari agen penjual dan harus ada sharing fee kepada agen penjual. "Sedangkan untuk sistem lelang menggunakan sistem BI yang tidak dikenakan fee," papar Subhan.

Menurut Subhan, sebelumnya pemerintah berencana menerbitkan SUN valas domestik ini senilai Rp 10 triliun. Apabila dikonversikan dalam dollar Amerika Serikat, nilai penerbitan itu menjadi sekitar US$ 850 juta.

Namun, nilai penerbitan SUN valas domestik ini berubah. Kebutuhan pendanaan sekitar US$ 500 juta telah dipenuhi dari pinjaman.

Desmon Silitonga, analis Millenium Danatama Asset Management mengatakan, instrumen ini cukup berisiko bagi pemerintah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Sebab, pemerintah harus membayar kupon dalam dollar AS, sedangkan pendapatan yang diterima dalam bentuk rupiah. "Pemerintah harus memiliki manajemen risiko yang bagus." tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×