Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kinerja PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) melorot tajam di kuartal I 2016 akibat membengkaknya beban yang harus ditanggung perseroan. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis SMRA, laba bersih perseroan kuartal I 2016 hanya tercatat sebesar Rp 28,2 miliar, melorot 88,5% dari Rp 247 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara pendapatan SMRA masih tercatat tumbuh 10% dari Rp 945,6 miliar menjadi Rp 1,04 triliun. Namun, beban pokok penjualan dan beban langsung SMRA melonjak 56,5% dari Rp 364 miliar menjadi Rp 570 miliar.
Andriyanto Pitoyo Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk mengatakan tahun lalu bisnis properti terpuruk karena adanya ketidakpastian pajak dan aturan Loan To Value (LTV). Namun tahun ini ada keyakinan untuk bisa bertumbuh walaupun di tahun ini kemampuan daya beli masyarakat belum pulih.
"Makanya produk yang kami luncurkan kami mendekatkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat," kata Adhi.
Perlambatan misalnya di Summarecon Kelapa Gading, SMRA masih fokus melanjutkan penjualan Apartemen Premium The Kensington.Selain itu ada juga apartemen The Springlake di kawasan Summarecon Bekasi.
Adhi mengaku penjualan apartemen masih lambat karena orang menahan untuk membeli dan menunggu aturan tax amnesty keluar.
Penjualan properti kelas atas melambat, namun Adhi mengatakan SMRA sudah ada rencana untuk menyasar pasar menengah bawah. Seperti di daerah Summarecon Serpong sudah diluncurkan Cluster Tesla yang masuk pasar Rp 1,1 miliar. "Harga tersebut menurut kami adalah tingkat kemampuan para pembeli sehingga responnya bagus," kata Adhi.
Respon bagus sumbernya dari pendaftaran yang over subscribed. Diharapkan bila SMRA sudah mendekatkan harga jual ke pasar maka jadi bisa lebih cepat terserap. Sementara mengenai aturan LTV Adhi mengatakan perlu ada relaksasi aturan. "Aturan tidak semua bisa dibandingkan namun bisa ada relaksasi sehingga pasar bisa tumbuh," kata Adhi.
Sementara mengenai Dana Investasi Real Estate (DIRE), SMRA masih mempelajari hal itu. "Kami belum bisa ngomong karena aturannya berbeda. Di pemerintah daerah belum bisa menerima dan baru bisa di Jakarta saja," kata Adhi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
