Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal mengevaluasi realisasi asumsi makroekonomi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sepanjang kuartal I-2019 lalu, realisasi beberapa indikator makro masih jauh dari target di APBN 2019.
Indikator makro yang dimaksud, antara lain, nilai tukar rupiah yang relatif stabil di kisaran Rp 14.100-Rp 14.200 terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Sementara asumsi rata-rata kurs rupiah dalam APBN 2019 sebesar Rp 15.000 per dollar AS.
Selain itu, rata-rata harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) Januari-Maret baru mencapai US$ 60,49 per barel. Artinya, rata-rata ICP sepanjang kuartal-I 2019 masih jauh dari asumsi dalam APBN yang sebesar US$ 70 per barel.
Terakhir, lifting minyak dan gas (migas) di kuartal-I 2019 belum mencapai target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) juga mencatat lifting migas sebesar 1,814 juta boepd atau baru mencapai 94,6% dari target APBN 2019 sebesar 2.025 mboepd.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengakui, realisasi indikator makroekonomi hingga kuartal I-2019 menjadi fokus perhatian pemerintah. "Ini menjadi salah satu hal yang kami pantau bulanan dalam rapat ALM (Asset Liability Management)," katanya, Selasa (9/4).
Menurut Askolani, pemerintah akan mengevaluasi asumsi makroekonomi secara keseluruhan, meski deviasi yang terjadi sepanjang kuartal-I 2019 terdapat pada beberapa indikator saja. "Semua aspek akan kami ulas secara menyeluruh, bukan hanya indikator kurs rupiah dan harga minyak saja," katanya tanpa mempe-rinci apakah deviasi itu membuat pemerintah perlu mengajukan APBN perubahan.
Hanya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, kemungkinan pemerintah merevisi APBN 2019 terbuka lebar karena sejumlah asumsi makro yang tidak sesuai.
Ia memperkirakan, rata-rata ICP 2019 hanya US$ 64 per barel. Sementara kurs rupiah di level Rp 14.100 per dollar AS. Selain itu, revisi APBN terbuka lebar jika ada perubahan pemerintahan sesuai hasil pemilihan umum.
