Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Porsi pemanfaatan gas bumi untuk keperluan dalam negeri kian dominan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, per April 2019 sebanyak 64% gas bumi dimanfaatkan untuk keperluan dalam negeri.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi merinci, pemanfaatan gas untuk keperluan domestik tersebut terserap pada sektor industri sebanyak 25%. Disusul pupuk sebesar 12,2%, lalu kelistrikan sebanyak 11%.
Sementara untuk LNG domestik tercatat sebesar 10,6%, lifting minyak 3,2%, LPG domestik 1,7%, bahan bakar gas 0,14%, dan pipa gas kota sebanyak 0,07%. Adapun, untuk porsi ekspor tercatat sebesar 36%.
"Memaksimalkan sumber energi domestik untuk pemanfaatan dalam negeri merupakan bagian dari peningkatan kemandirian dan ketahanan energi nasional," kata Agung melalui keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).
Agung menjelaskan, pertama kali porsi gas domestik lebih besar dari ekspor terjadi pada tahun 2013, yakni sebesar 53%. Sementara menurut data 10 tahun yang lalu atau pada tahun 2009, porsi pemanfaatan gas domestik hanya 47%, bahkan tahun 2003 hanya sebesar 25%.
"Kalau mau mengurangi defisit neraca perdagangan migas, bisa saja gas dibiarkan diekspor terus. Tapi bukan itu kebijakan energi nasional kita. Gas bukan hanya sekadar komoditas ekspor, tetapi harus sebagai modal pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Agung.
Di samping pemanfaatan gas yang diprioritaskan untuk domestik, sambung Agung, minyak mentah hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sebelumnya untuk ekspor, kini telah diserap oleh domestik melalui Pertamina.
Menurut data Pertamina, hingga pertengahan Mei 2019 (14/5), sebesar 135 ribu barel per hari (bpd) minyak mentah para KKKS telah diserap Pertamina. Bulan Juli 2019 nanti, ditargetkan seluruh 225 ribu bpd minyak mentah KKKS dapat diambil sepenuhnya oleh Pertamina.
Selain itu, guna mengurangi defisit neraca migas, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pencampuran biodesel sebesar 20% dalam solar tau B20.
Program yang mulai diintensifkan sejak September 2018 ini bisa menghemat devisa sekaligus mengurangi impor Solar. Bahkan, bulan Mei 2019 ini, Pertamina bisa menyetop impor solar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
