Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. The Housing and Urban Development Institute atau The HUD Institute memandang masih banyak hambatan dalam penyelenggaraan perumahan khususnya dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia telah memprakarsai sebuah Dialog Nasional sebagai medium informatif, konsultatif dan fasilitatif bagi penyelenggaraan perumahan MBR di daerah pada Kamis (15/3).
Dari hasil dialog yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan itu, The HUD Institute mengajukan lima rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun langkah-langkah strategis guna terciptanya penyelenggaraan perumahan bagi MBR yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan di daerah.
Pertama, The HUD Institute mendesak segera dibentuk lembaga bank tanah untuk perumahan rakyat/MBR dalam rangka mengembangkan KASIBA dan LISIBA serta pengembangan perumahan skala besar.
"Kedua, mengembangkan kebijakan pembiayaan inovatif untuk mempermudah akses MBR (formal dan informal) kepada perumahan yang layak dan terjangkau yang didukung dengan kesediaan sumber dana jangka panjang dan berbiaya rendah," kata Zulfi Syarif Koto, Ketua Umum The HUD Institute di Jakarta, Kamis (15/3).
Ketiga,pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan IT online tentang informasi atau pusat data terpadu dan terinci terkait dengan backlog, housing stock dan jumlah & Kreteria MBR yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan KPR bersubsidi sesuai data terbaru.
Keempat, pemerintah harus meningkatkan kemampuan SMF sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan konsumen melalui pasar sekunder, mendukung atau menunjuk Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan MBR/umum sekaligus holding perumahan nasional dan membuat regulasi tentang keterkaitan antara Komite Tapera dengan BP Tapera dan PPDPP.
Kelima, merekomedasikan untuk secepatnya mencari solusi terkait dengan permasalahan Housing Stock RSH bersubsidi 2017, pengunaan SNI untuk produksi RSH bersubsidi 2018 dan pemanfaatan hasil revisi KEPMENKIMPRASWIL No. 403/2002 secara baik dan kondusif sehingga pasal 2 UU 1/2011 dapat diwujudkan.
Zulfi menambahkan, pihaknya juga mendukung upaya yang terus menerus dilakukan secara bersama segenap pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan perumahan MBR yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan khususnya di daerah termasuk dengan mengupayakan solusi terbaik dalam hal persediaan rumah MBR yang terbangun, layak huni, mutu standar dan tepat sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
