Reporter: Dina Farisah, Noor Muhammad Falih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Daftar 262 perusahaan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat bikin heboh masyarakat dan pelaku pasar. Apalagi daftar yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu ada 22 perusahaan pialang berjangka yang memiliki izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sisanya, dalam daftar yang diterima KONTAN, mereka mendapat izin Kemkum HAM serta Kementerian Koperasi dan UKM. Ada juga izin dari Kementerian Perdagangan dan satu izin Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
OJK menyebutkan, meski penawaran investasi tersebut belum dapat dipastikan melawan hukum, ada sejumlah karakteristik kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat (lihat infografik). Inilah yang memicu protes sejumlah pengelola perusahaan pialang berjangka. "Kami resmi tercatat dan mendapatkan izin dari Bappebti, bukan OJK," kata Dadang Sutisna, Sekjen Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) kepada KONTAN, kemarin.
PT Monex Investindo Futures yang namanya disebut juga merasa keberatan. Ferhad Annas, Direktur Kepatuhan Monex, mengatakan, pihaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Calon investor Monex dibekali pemahaman oleh wakil pialang. Mereka dilatih dengan virtual account sebelum bertransaksi riil. "Calon investor juga menandatangani agreement yang menyatakan siap menanggung risiko," ujar Ferhad.
Kepala Biro Hukum Bappebti Sri Haryati mengaku, OJK tidak meminta konfirmasi lembaganya terkait rilis perusahaan berjangka yang diduga bermasalah. "Biasanya kami mendapat surat dari OJK jika ada pengaduan masyarakat," kata Sayekti.
Kendati begitu, Bappebti mengakui sejak awal tahun hingga Senin (10/11), pihaknya menerima 65 aduan nasabah pialang berjangka yang merasa dirugikan. Kerugian antara Rp 30 juta-Rp 350 juta. Dari laporan tersebut, Bappebti kini tengah menyelidiki 33 perusahaan. Indikasinya ada yang mengabaikan prinsip know your customer hingga dugaan penggelapan dana nasabah dan tidak memiliki izin Bappebti.
"Kami merekomendasikan pemblokiran situs ke Kementerian Komunikasi dan Informatika," ungkap Sri. Salah satu kasus dugaan penggelapan dana nasabah dilakukan PT Rex Capital Futures. Bappebti telah membekukan izin perusahaan ini pertengahan Agustus lalu. Rex diduga menggelapkan dana nasabah hingga Rp 19 miliar. Pembekuan izin usaha selama tiga bulan dan selanjutnya dievaluasi lagi.
Kendati begitu, sebuah instansi dapat meminta rekomendasi sanksi terhadap investasi. Misalnya OJK merekomendasikan pemblokiran situs PT Dua Belas Suku (ke Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Harian KONTAN, 8 November 2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
