Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama ini, pembebasan tanah menjadi ganjalan utama dalam proyek pembangunan infrastruktur dan properti. Banyak faktor yang membuat masalah pembebasan tanah menjadi rumit bagi para pengembang.
Eddy Ganefo, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, saat ini status tanah menjadi persoalan mendasar. Pasalnya, tidak serta merta dengan adanya sertifikat tanah maka pengembang akan bebas dari konflik.
Apalagi di Indonesia, status tanah masih ada yang tumpang tindih dengan tanah adat. Belum lagi permasalah tanah waris, kendati sudah berbentuk sertifikat, nyatanya tanah waris sering menimbulkan masalah-masalah bagi pengembang. Tak ayal, untuk mempercepat pembebasan tanah pengembang mengandalkan pihak lain. Celakanya, langkah ini malah membuat harga semakin melonjak. Menurut Eddy, wajarnya peningkatannya hanya 2,5%.
Cara yang ditempuh pengembang dalam membebaskan lahan juga berbeda-beda, tergantung daerahnya. Ada yang memakai centeng dan lainnya yang menjadikan harga tanah semakin tinggi. "Itu sudah pasti ada permainan, karena perantara biasanya paling 2,5%. Kalau ini (centeng) bisa 10% lebih naiknya," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (15/3).
Pun bagi PT Jasa Marga Tbk (JSMR), tanah merupakan aset berharga untuk pengembangan usaha ke depan. Saat ini, JSMR menguasai 50-100 hektare (ha) tanah yang tersebar di Bogor, Sidoarjo, dan Surabaya. Demi mengamankan aset tanah yang dimiliki dan lahan-lahan yang diincar untuk keperluan bisnis, Jasa Marga menggandeng Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
Tujuannya, aset-aset lahan yang saat ini dimiliki maupun ke depan yang akan dibeli bisa bebas dari persoalan dan konflik yang pelik. "Karena main properti itu nomor satu, tanahnya harus clear and clean," sebut Irwan Artigyo Sumadyo, Direktur Utama PT Jasamarga Properti.
Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan, harga tanah dalam sebuah proyek bisa berubah dalam perencanaan dan pembayaran. "Lamanya masa kajian dan perencanaan sehingga harga yang ditetapkan diawal tidak sesuai," terangnya.
Menurut Arie, dari 13 BUMN yang didata, terdapat 3,42 juta meter persegi lahan yang bermasalah. Dari jumlah tersebut memiliki total nilai aset Rp 149,29 triliun dam potential loss yang terjadi setiap tahunnya mencapai Rp 3,46 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
