kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Di investasi, 5 hal ini lebih berefek dari politik


Rabu, 08 Februari 2017 / 16:04 WIB
Di investasi, 5 hal ini lebih berefek dari politik


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Realisasi investasi pada tahun ini diperkirakan tidak bisa tumbuh lebih tinggi karena adanya kontraksi pada belanja modal hingga 21,88% year-on-year (YoY) pada tahun 2016. Sementara, pertumbuhan investasi tahun lalu yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat melambat dari 5,01% pada 2015 menjadi 4,48%.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,1% (yoy). Untuk mencapai laju ekonomi tersebut, laju investasi ditargetkan sebesar 6% oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Thomas Lembong mengatakan, PMTB tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu didorong oleh PMA dan PMDN, dan capital expenditure BUMN. Namun demikian masih ada sentimen-sentimen lainnya yang berpengaruh kepada investasi di dalam negeri.

“Tentunya perkembangan politik ada pengaruhnya,” kata Thomas saat ditemui di Auditorium CSIS, Rabu (8/2).

Namin demikian, menurut dia sentimen tersebut hanyalah jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya, Thomas mencatat lima keluhan yang kerap menghambat investasi, yakni yang pertama regulasi yang kerap berubah secara mendadak, pajak, tenaga kerja, pertanahan, dan infrastruktur seperti mahalnya listrik, tidak efisiennya bandara, dan lain-lain.

“Tapi tetap, regulasi masih tumpang tindih dan berlebihan dan bikin capek orang. Mesti isi banyak formulir. Mesti memperhatikan ribuan peraturan. Kedua, ya isu-isu tenaga kerja. Apakah upah minimum, apakah keterampilan yang kurang. Atau budaya perburuhan yang kurang kondusif. Kemudian isu pajak. beban pajak khususnya kepada sektor manufaktur yang sangat tinggi sekali. Kita mesti mencari sektor lain yang bisa mengambil beban perpajakan,” jelas Thomas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×